1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Pengumuman

    Pengumuman

    Wednesday, 24 October 2018 23:52
  • Upacara HUT RI ke 73, KPA Masohi : Teladani Para Pahlawan dengan Melayani Masyarakat

    Upacara...

    Friday, 17 August 2018 06:26
  • Buka Puasa Bersama Keluarga Pengadilan Agama Masohi

    Buka...

    Monday, 28 May 2018 00:30
  • KPA Masohi Lantik Pejabat Baru, Jangan Sampai Tercipta Dualisme Kepemimpinan

    KPA...

    Tuesday, 12 January 2016 00:45
  • Lonjakan Perkara PA Masohi Meningkat Hingga 200 Persen

    Lonjakan...

    Wednesday, 06 January 2016 00:50
  • PENTINGNYA AKUNTABILITAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

    PENTINGNYA...

    Tuesday, 15 December 2015 01:50
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105

Hak-hak pencari keadilan

HAK- HAK PENCARI KEADILAN

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.  Berhak mendapatkan pelayanan hukum

2.  Berhak segera diadili oleh Pengadilan         

3.  Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.    

4.  Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.    

5.  Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.    

6.  Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

7.  Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.    

8.  Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.    

9.  Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.    

10.Berhak segera menerima atau menolak putusan.    

11.Berhak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK dalam waktu yang ditentukan UU

12.Berhak menjawab gugatan, mengajukan rekonvensi, replik, duplik dan kesimpulan

13.Berhak mendapatkan informasi yang bersifat terbuka.

14.Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.  

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

 

HAK MASYARAKAT

Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan sebagaimana pasal 2 keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi di Pengadilan nomor : 144/KMA/sK/VIII/2007 meliputi :

1.Informasi tertentu mengenai perkara;

2.Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;

3.Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;

4.Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara, bagi pihak-pihak yang berperkara;

5.Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan. 

6.Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari SK KMA No. 144/2007.

Pimpinan

Survei Kepuasan Pengunjung

Pegawai

Interaktif

Informasi & Pengaduan
   0914-22730

Gallery Foto PA Masohi

Kegiatan DYK Cabang Masohi

Go to Top